NEWS TEMPE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, tengah diramaikan isu panas terkait pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan 2025. Ketua DPRD Takalar dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) karena dianggap tidak melibatkan mereka dalam rapat penting tersebut.
Kasus ini menuai perhatian publik karena menyangkut transparansi dan keadilan dalam proses legislasi, terutama yang berkaitan dengan kebijakan anggaran daerah.
Baca Juga : Kejari Bantaeng Terima Sertifikat Tanah Hibah
Alasan Fraksi PKS Ajukan Laporan
Fraksi PKS menilai tindakan Ketua DPRD mengabaikan mereka dalam rapat pembahasan RAPBD Perubahan merupakan bentuk pelanggaran etika. Menurut perwakilan Fraksi PKS, semua fraksi memiliki hak yang sama dalam pembahasan anggaran, apalagi menyangkut kepentingan masyarakat luas.
“Tidak ada alasan menyingkirkan fraksi tertentu. RAPBD adalah dokumen penting yang harus dibahas secara kolektif. Kami melaporkan hal ini ke BK sebagai bentuk perlawanan terhadap praktik yang tidak adil,” tegas salah satu legislator PKS.
Sikap Ketua DPRD Takalar
Menanggapi laporan tersebut, Ketua DPRD Takalar menyatakan bahwa tidak ada niat untuk menyingkirkan fraksi manapun. Ia mengklaim rapat yang digelar sebelumnya merupakan rapat internal yang sifatnya teknis, sehingga tidak melibatkan semua fraksi.
“Kami akan memberikan klarifikasi resmi di hadapan BK. Prinsipnya, DPRD tetap menghargai semua fraksi dan tidak ada diskriminasi dalam pembahasan anggaran,” ujar Ketua DPRD.
Peran Badan Kehormatan DPRD
Badan Kehormatan (BK) DPRD Takalar kini menerima laporan resmi dari Fraksi PKS dan akan segera memprosesnya sesuai tata tertib dewan. Ketua BK menyebutkan bahwa laporan tersebut akan ditindaklanjuti dengan pemanggilan pihak terkait, baik pelapor maupun terlapor.
“BK berwenang menilai apakah ada pelanggaran etika atau tata tertib yang dilakukan oleh pimpinan DPRD. Proses ini akan berjalan transparan dan objektif,” jelas Ketua BK.
Respons Publik dan Pengamat Politik
Kasus ini turut memunculkan respons dari kalangan masyarakat dan pengamat politik lokal. Beberapa menilai bahwa konflik semacam ini bisa merusak citra DPRD di mata rakyat, terutama di saat masyarakat berharap wakilnya fokus pada penyelesaian persoalan ekonomi daerah.
Pengamat politik Sulsel menilai bahwa komunikasi politik yang kurang baik antarfraksi bisa menjadi akar masalah. “Seharusnya, dalam pembahasan RAPBD, semua fraksi dilibatkan sejak awal. Transparansi adalah kunci untuk menghindari kecurigaan,” ungkapnya.
Kesimpulan
Laporan Fraksi PKS terhadap Ketua DPRD Takalar ke Badan Kehormatan menjadi catatan penting dalam dinamika politik lokal. Persoalan ini diharapkan dapat diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku, tanpa mengabaikan prinsip kebersamaan dan transparansi dalam proses legislasi.
Masyarakat menantikan hasil penyelidikan BK sekaligus berharap agar DPRD Takalar tetap fokus menjalankan tugas utamanya: memastikan kebijakan anggaran daerah berpihak pada rakyat.
