NEWS TEMPE – Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI memberikan apresiasi terhadap pidato Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York. Dalam pidatonya, Prabowo menekankan pentingnya reformasi hak veto Dewan Keamanan PBB demi menciptakan sistem internasional yang lebih adil dan demokratis.
Prabowo Serukan Keadilan Global
Dalam pidato kenegaraannya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa hak veto yang dimiliki lima negara anggota tetap Dewan Keamanan sering kali menjadi penghambat dalam penyelesaian konflik dunia. Ia menilai, reformasi diperlukan agar PBB dapat menjalankan mandatnya secara lebih efektif, terutama dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional.
Baca Juga :Kemlu Jelaskan Penyebab Mikrofon Prabowo Mati Saat Pidato di PBB
“Kita tidak boleh membiarkan dunia dikendalikan oleh segelintir negara. Reformasi hak veto adalah langkah penting menuju tatanan global yang lebih setara,” ujar Prabowo dalam pidatonya.
BKSAP DPR Berikan Dukungan
Menanggapi hal tersebut, Ketua BKSAP DPR menyampaikan dukungan penuh. Menurutnya, gagasan reformasi hak veto yang diusung Presiden Prabowo sejalan dengan aspirasi banyak negara berkembang, termasuk Indonesia.
“Pidato Presiden Prabowo mencerminkan keberanian Indonesia menyuarakan keadilan global. BKSAP DPR melihat ini sebagai momentum untuk memperkuat diplomasi Indonesia di tingkat internasional,” ujarnya.
BKSAP DPR menegaskan bahwa reformasi hak veto bukan hanya kepentingan negara tertentu, melainkan kebutuhan mendesak dunia agar keputusan PBB lebih representatif dan mencerminkan semangat multilateral.
Dukungan dari Negara Berkembang
Selain diapresiasi di dalam negeri, pidato Presiden Prabowo juga mendapat perhatian dari sejumlah negara berkembang. Banyak pihak menilai reformasi hak veto akan membuka ruang lebih besar bagi negara-negara non-anggota tetap Dewan Keamanan untuk berkontribusi dalam menjaga perdamaian dunia.
Indonesia, sebagai salah satu negara dengan populasi besar dan anggota aktif di berbagai forum internasional, dinilai memiliki posisi strategis untuk mendorong isu ini.
Implikasi Bagi Diplomasi Indonesia
BKSAP DPR menyatakan, langkah Prabowo akan memperkuat posisi diplomasi Indonesia dalam membangun koalisi dengan negara-negara Selatan Global. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya berperan sebagai penonton, tetapi juga penggerak dalam agenda reformasi PBB.
“Diplomasi parlemen siap mendukung agenda Presiden dengan menjalin komunikasi antarparlemen dunia. Ini penting agar aspirasi reformasi hak veto mendapat dukungan lebih luas,” tambah anggota BKSAP DPR.
Harapan ke Depan
Dengan dorongan dari Presiden Prabowo dan dukungan BKSAP DPR, diharapkan reformasi PBB, khususnya hak veto, dapat menjadi isu prioritas dalam diplomasi internasional. Langkah ini diharapkan membawa PBB lebih dekat pada prinsip keadilan, kesetaraan, dan perdamaian global.
“Indonesia akan terus berjuang agar dunia lebih adil. Pidato Presiden Prabowo adalah awal dari langkah panjang menuju perubahan besar,” tutup Ketua BKSAP DPR.
