NEWS TEMPE – Kasus dugaan keabsahan ijazah SMA Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, kembali mencuat pada 2025. Penggugat dalam perkara ini menegaskan sikapnya untuk menolak jalan damai dan bersikeras melanjutkan proses hukum. Bahkan, penggugat meminta agar Gibran sebagai Wapres membuktikan dengan cara sekolah kembali untuk menunjukkan legalitas pendidikannya.
Keputusan ini membuat persidangan yang sedang berlangsung di pengadilan. semakin menarik perhatian publik. Sengketa ijazah tersebut sebelumnya sempat memunculkan wacana penyelesaian secara kekeluargaan, namun penggugat menolak tawaran tersebut.
Baca Juga : Politisi Nasdem Tak Setuju Moratorium Program Makan Bergizi Gratis
Alasan Penolakan Damai
Menurut kuasa hukum penggugat, langkah menolak damai diambil karena pihaknya ingin memastikan bahwa keabsahan dokumen pendidikan pejabat publik harus benar-benar transparan. Mereka berpendapat bahwa seorang pemimpin, apalagi dengan jabatan setingkat wakil presiden, harus memberikan contoh integritas dalam hal administrasi dan legalitas dokumen.
“Kami menolak damai bukan karena permusuhan, tetapi karena ingin menegakkan prinsip keterbukaan. Jika ijazah tersebut sah, tentu tidak ada alasan untuk khawatir,” tegas kuasa hukum penggugat.
Tanggapan Pihak Gibran
Sementara itu, tim hukum Gibran Rakabuming Raka menilai tuntutan penggugat terlalu berlebihan. Mereka menyebut bahwa ijazah SMA Gibran sah secara hukum, lengkap dengan dokumen pendukung dari pihak sekolah dan lembaga terkait.
“Kami menghormati proses hukum, namun permintaan agar Wapres sekolah lagi jelas tidak masuk akal. Kami tetap fokus menghadapi gugatan ini sesuai mekanisme pengadilan,” ujar perwakilan tim hukum.
Imbas Politik dan Publikasi
Kasus ini tidak hanya berdampak pada ranah hukum, tetapi juga menimbulkan dinamika di ruang publik dan politik. Sebagai Wapres sekaligus putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran kerap menjadi sorotan tajam. Sengketa ijazah yang berlarut-larut dikhawatirkan akan memengaruhi citra pemerintah dan menambah polemik di tengah masyarakat.
Beberapa pengamat menilai, publik seharusnya menunggu hasil pengadilan sebagai lembaga yang berwenang. Namun di sisi lain, kasus ini mencerminkan tingginya tuntutan masyarakat terhadap transparansi pejabat publik.
Penutup
Dengan penggugat menolak damai, kasus ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka dipastikan akan berlanjut di pengadilan. Publik menanti bagaimana hakim akan memutuskan perkara ini, apakah gugatan dapat dibuktikan atau justru memperkuat legalitas dokumen pendidikan Wapres.
Satu hal yang jelas, polemik ini menjadi pelajaran penting tentang pentingnya akuntabilitas, keterbukaan, dan kepercayaan publik terhadap pejabat negara di era demokrasi.
