NEWS TEMPE — Rencana pemerintah untuk menerapkan pemutihan iuran BPJS Kesehatan mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan. Kebijakan ini dinilai menjadi langkah strategis dalam menyelamatkan kelompok masyarakat rentan yang selama ini kesulitan melunasi tunggakan iuran, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
Pemutihan ini memungkinkan peserta yang menunggak untuk kembali aktif tanpa harus membayar seluruh tunggakan masa lalu. Dengan begitu, mereka bisa langsung mengakses layanan kesehatan tanpa terkendala administrasi.
Baca Juga : Langkah Terjal Indonesia Menuju Piala Dunia 2026
“Pemutihan iuran BPJS Kesehatan merupakan bentuk empati negara terhadap kelompok ekonomi lemah yang sangat membutuhkan jaminan kesehatan,” ujar Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi Kesehatan Publik, Dr. Andi Rahmawati, dalam keterangan tertulis, Jumat (10/10/2025).
Langkah Strategis Pulihkan Akses Kesehatan
Data BPJS Kesehatan per September 2025 mencatat lebih dari 18 juta peserta nonaktif akibat tunggakan iuran, sebagian besar berasal dari pekerja informal dan keluarga pra-sejahtera. Dengan adanya program pemutihan, pemerintah berharap tingkat kepesertaan aktif meningkat signifikan.
Menurut Dr. Andi, pemutihan ini juga berpotensi menekan angka kemiskinan baru akibat beban biaya kesehatan. “Ketika masyarakat miskin kembali bisa berobat tanpa hambatan, dampaknya langsung terasa terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi,” ujarnya.
Ia menilai, kebijakan ini perlu dibarengi dengan pendataan ulang peserta rentan agar tidak disalahgunakan oleh kelompok mampu. “Validasi data penting agar manfaat pemutihan tidak salah sasaran,” tambahnya.
Tantangan Implementasi di Lapangan
Meski dinilai positif, sejumlah pihak mengingatkan pemerintah untuk menyiapkan mekanisme yang jelas dan akuntabel. Salah satu tantangan utama adalah memastikan komunikasi publik berjalan efektif agar masyarakat memahami prosedur pemutihan tanpa kebingungan.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Makassar, Muhammad Rijal, mengatakan pihaknya tengah menunggu petunjuk teknis dari pusat. “Kami siap mendukung program pemutihan ini. Fokus kami adalah memastikan peserta yang menunggak bisa segera aktif kembali tanpa proses rumit,” ujarnya.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan kanal resmi BPJS Kesehatan, baik melalui aplikasi Mobile JKN maupun kantor cabang, guna mendapatkan informasi valid terkait program tersebut.
Manfaat Sosial Jangka Panjang
Program pemutihan diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat universal health coverage (UHC), di mana seluruh warga negara memiliki perlindungan kesehatan yang memadai. Selain menekan risiko sosial, langkah ini juga diyakini dapat mengurangi beban rumah sakit akibat klaim pasien nonaktif.
“Negara hadir bukan hanya saat sehat, tapi juga saat masyarakat paling lemah. Pemutihan iuran adalah bentuk nyata solidaritas nasional,” tutup Dr. Andi.
