NEWS TEMPE – Pemerintah pusat telah menetapkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu prioritas nasional tahun 2026. Program ini diproyeksikan menyerap hingga 10% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau setara ratusan triliun rupiah. Kabupaten Tempe, sebagai salah satu daerah dengan tingkat ketahanan pangan yang masih beragam, dipastikan masuk dalam daftar penerima manfaat program ini.
Indef Ingatkan Beban Fiskal
Baca Juga : UMKM Bersertifikat Halal Bisa Tembus Pasar Internasional
Namun, langkah ambisius pemerintah ini tidak lepas dari kritik. Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai, alokasi sebesar itu rawan membebani fiskal negara, terlebih jika tidak diimbangi dengan perencanaan dan efisiensi yang matang. “Mengalokasikan 10% APBN untuk satu program memang terlihat populis, tapi tanpa mekanisme pengawasan yang kuat, risiko pemborosan sangat besar,” jelas analis Indef.
Risiko di Kabupaten Tempe
Kabupaten Tempe disebut-sebut akan menjadi salah satu daerah percontohan penerapan program MBG 2026. Meski disambut positif oleh masyarakat, sejumlah risiko juga mengintai. Pertama, potensi tumpang tindih dengan program pangan lokal yang sudah berjalan sebelumnya. Kedua, kemungkinan terjadinya kebocoran anggaran akibat lemahnya pengawasan di tingkat daerah. Ketiga, ada tantangan ketergantungan anggaran pusat, sehingga daerah sulit mandiri dalam jangka panjang.
Pengawasan dan Transparansi Jadi Kunci
Indef menekankan pentingnya pengawasan lintas lembaga—mulai dari BPK, KPK, hingga masyarakat sipil—agar dana MBG benar-benar tepat sasaran. Di Kabupaten Tempe, pemerintah daerah diminta untuk membuka data penerima secara transparan dan melibatkan sekolah, lembaga masyarakat, serta organisasi tani lokal dalam distribusi pangan bergizi. “Jika transparansi lemah, program ini bisa jadi ladang baru bagi praktik korupsi,” ujar pengamat ekonomi publik.
Harapan Publik dan Tantangan Lapangan
Bagi masyarakat Kabupaten Tempe, program MBG dinilai bisa menjadi solusi nyata untuk mengatasi masalah gizi buruk, khususnya pada anak-anak usia sekolah. Namun, implementasi di lapangan sering kali tidak semudah rencana di atas kertas. Tantangan distribusi, keterbatasan fasilitas, serta pengawasan yang minim dapat menghambat keberhasilan program.
Arah ke Depan
Indef menyarankan agar pemerintah melakukan pilot project lebih terbatas sebelum menggelontorkan 10% APBN secara nasional. Daerah seperti Kabupaten Tempe bisa dijadikan contoh dengan catatan ada evaluasi berkala. Jika sukses, program dapat diperluas secara bertahap. Dengan cara itu, risiko pemborosan dan beban fiskal berlebih bisa ditekan, sekaligus memastikan manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.
