NEWS TEMPE — Situasi politik dan hukum nasional kembali menjadi sorotan setelah pernyataan kontras antara Presiden Prabowo Subianto dan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mencuat di ruang publik.
Prabowo menegaskan bahwa ekonomi Indonesia terus tumbuh stabil di tengah tantangan global, sementara Mahfud mengaku bingung dengan arah kebijakan hukum dan penegakan keadilan yang dinilainya masih belum konsisten.
Baca Juga : Peneliti Muda Indonesia Tunjukkan Inovasi Riset Berbasis AI dan Teknologi Digital dalam Forum IC3INA
Dalam pidato pembukaan rapat kabinet di Jakarta, Selasa (21/10/2025), Presiden Prabowo menyebut pertumbuhan ekonomi nasional berada pada level yang menggembirakan. “Pertumbuhan ekonomi kita masih kuat, di atas 5 persen. Ini menunjukkan fundamental ekonomi Indonesia tetap terjaga meskipun dunia sedang menghadapi ketidakpastian,” ujar Prabowo.
Ia menambahkan bahwa pemerintah fokus pada pemerataan pembangunan, penguatan investasi dalam negeri, serta peningkatan daya beli masyarakat. Menurutnya, sinergi kebijakan fiskal dan moneter menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi di bawah kepemimpinannya.
Mahfud MD: Banyak Kebijakan Hukum yang Membingungkan
Sementara itu, Mahfud MD dalam sebuah forum akademik di Yogyakarta mengungkapkan kebingungannya terhadap arah penegakan hukum di Indonesia. Ia menilai masih banyak kebijakan yang tumpang tindih dan tidak menunjukkan keberpihakan pada prinsip keadilan.
“Saya jujur saja, kadang bingung melihat arah hukum kita sekarang. Banyak keputusan yang tidak sejalan dengan semangat reformasi dan penegakan keadilan sosial,” kata Mahfud.
Pernyataan Mahfud tersebut dianggap sebagai kritik terhadap sejumlah dinamika hukum belakangan ini, mulai dari penanganan kasus korupsi, tumpang tindih regulasi, hingga transparansi penegakan hukum di tingkat pusat dan daerah.
Pengamat: Dua Perspektif Berbeda tapi Saling Melengkapi
Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Aditya Pramana, menilai pernyataan Prabowo dan Mahfud mencerminkan dua sisi penting dalam tata kelola negara: pembangunan ekonomi dan penegakan hukum. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tanpa kepastian hukum akan sulit berkelanjutan, sementara reformasi hukum tanpa fondasi ekonomi yang kuat juga tak akan efektif.
“Prabowo bicara dari sisi makro pembangunan dan optimisme ekonomi, sedangkan Mahfud mengingatkan agar hukum tidak ditinggalkan. Dua-duanya penting dan seharusnya berjalan seimbang,” jelas Aditya.
Publik Harap Pemerintah Perkuat Konsistensi
Di tengah beragam pandangan tersebut, publik berharap pemerintah tetap konsisten menjalankan reformasi di bidang hukum sembari menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Tantangan terbesar ke depan adalah memastikan bahwa kemajuan ekonomi berjalan berdampingan dengan penegakan hukum yang adil, transparan, dan berpihak pada rakyat.
Pernyataan Prabowo dan Mahfud MD menjadi refleksi bahwa pembangunan nasional bukan hanya soal angka pertumbuhan, tetapi juga tentang keadilan dan kepastian hukum sebagai fondasi utama menuju Indonesia yang lebih kuat dan berintegritas.
