NEWS TEMPE — Pemerintah terus mendorong peningkatan mutu pendidikan di seluruh Indonesia melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Langkah ini menjadi bagian dari strategi nasional dalam memperkuat sistem pendidikan yang merata, inklusif, dan berdaya saing.
Sinergi Pusat dan Daerah Jadi Kunci Keberhasilan
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak bisa hanya bergantung pada kebijakan pusat, melainkan memerlukan dukungan aktif dari pemerintah daerah.
Baca Juga : Purbaya: Bangun ulang Ponpes Al Khoziny tunggu persetujuan Menko PM
“Pemerintah pusat telah menyiapkan berbagai program Merdeka Belajar, namun pelaksanaannya sangat bergantung pada kolaborasi di tingkat daerah. Kepala daerah memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan ini sampai ke sekolah dan peserta didik,” dalam Rapat Koordinasi Nasional Pendidikan di Jakarta, Jumat (17/10/2025).
Ia menambahkan, kolaborasi ini mencakup penyelarasan kurikulum, peningkatan kapasitas guru, serta penguatan infrastruktur pendidikan, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Pemda Didorong Kembangkan Inovasi Lokal
Kementerian juga mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan inovasi pendidikan berbasis kearifan lokal agar proses belajar mengajar lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), Nunuk Suryani, menjelaskan bahwa dukungan daerah sangat penting dalam menyediakan pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan agar mampu beradaptasi dengan teknologi dan perubahan zaman.
“Banyak daerah yang sudah berhasil mengembangkan model pembelajaran berbasis komunitas. Kami ingin praktik baik seperti ini direplikasi di wilayah lain,” ujarnya.
Peran Penting Dunia Usaha dan Komunitas Pendidikan
Selain pemerintah daerah, dunia usaha dan komunitas pendidikan juga diajak berperan aktif dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang berkelanjutan. Keterlibatan sektor swasta dinilai mampu memperkuat akses terhadap sumber daya dan teknologi pembelajaran.
“Kolaborasi lintas sektor adalah masa depan pendidikan kita. Dunia industri bisa mendukung pelatihan vokasi, sementara komunitas dapat berkontribusi dalam penguatan literasi dan numerasi di tingkat dasar,” tambah Nunuk.
Dukungan DPR dan Pemerintah Daerah
Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, menyambut baik inisiatif pemerintah ini dan menekankan pentingnya pengawasan terhadap alokasi anggaran pendidikan agar tepat sasaran.
“Kami ingin dana pendidikan yang mencapai 20 persen dari APBN benar-benar digunakan untuk meningkatkan mutu pembelajaran, bukan hanya pembangunan fisik,” tegasnya.
Sementara itu, sejumlah kepala daerah menyatakan komitmennya mendukung upaya ini melalui peningkatan kualitas guru dan penyediaan sarana pembelajaran digital di sekolah-sekolah.
Menuju Pendidikan Indonesia yang Merata dan Unggul
Pemerintah optimistis bahwa dengan sinergi antara pusat, daerah, dan masyarakat, visi pendidikan berkualitas untuk semua dapat terwujud. Program kolaboratif ini diharapkan mampu mencetak generasi muda yang berkarakter, adaptif, dan siap menghadapi tantangan global.
“Pendidikan berkualitas bukan hanya tentang fasilitas, tetapi tentang semangat bersama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,
