NEWS TEMPE — Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) mengumumkan akan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Senayan. Aksi ini digelar sebagai bentuk penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang dinilai berpotensi mengancam prinsip keadilan dan memperlemah hak-hak warga negara dalam proses hukum.
BEM UI Kritik Pasal-Pasal yang Dinilai Melemahkan Hak Tersangka
Ketua BEM UI, Rama Prabowo, mengatakan bahwa sejumlah pasal dalam RUU KUHAP dianggap mengandung ketentuan yang berpotensi disalahgunakan, terutama terkait perluasan kewenangan aparat serta pembatasan hak tersangka dalam pembelaan diri.
Baca Juga : Wamendag Sebut Nilai Ekspor Produk F&B Jatim Tembus 22 Miliar Dollar AS
“Kami menolak RUU KUHAP karena banyak pasal yang tidak berpihak pada rakyat. Ada perluasan kewenangan penyidik, ada pembatasan hak untuk mendapatkan pendampingan hukum, bahkan beberapa ketentuan berisiko melanggengkan kriminalisasi,” ujar Rama saat konferensi pers.
Menurutnya, revisi KUHAP seharusnya memperkuat posisi warga negara dalam proses peradilan, bukan sebaliknya. “RUU yang disusun saat ini justru mengarah pada pemusatan kekuasaan penegak hukum tanpa kontrol yang memadai,” tambahnya.
Aksi Massa Digelar Serentak dengan Koalisi Mahasiswa
Rama menjelaskan bahwa aksi ini tidak hanya melibatkan mahasiswa UI, tetapi juga bergabung dengan jaringan mahasiswa dari sejumlah kampus lain di Jakarta. Koordinasi aksi dilakukan sejak pekan lalu dengan estimasi ratusan mahasiswa akan hadir.
“Kami akan turun bersama-sama. Ini gerakan kolektif, bukan hanya isu UI. Persoalan hukum adalah persoalan seluruh rakyat,” tegasnya.
Aksi direncanakan berlangsung mulai pukul 13.00 WIB dengan titik kumpul di halte depan Kompleks Parlemen. Massa akan menyampaikan orasi, menggelar poster kritis, dan menyerahkan pernyataan sikap kepada Komisi III DPR yang membidangi legislasi hukum.
DPR Diminta Buka Ruang Dialog dan Tunda Pembahasan
BEM UI mendesak DPR untuk menunda pembahasan RUU KUHAP hingga melibatkan lebih banyak akademisi, masyarakat sipil, dan organisasi bantuan hukum. Mereka menilai proses pembahasan dilakukan terlalu cepat dan kurang transparan.
“Bagaimana mungkin undang-undang sebesar KUHAP dibahas tanpa diskusi publik yang memadai? Kami tidak ingin aturan yang menentukan nasib warga negara disusun secara tergesa-gesa,” kata Rama.
Polisi Siapkan Pengamanan, Imbau Aksi Berjalan Kondusif
Polda Metro Jaya menyatakan telah menyiapkan personel untuk pengamanan aksi mahasiswa. Kasat Intel Polresta Jaksel, Kompol Dhika Pramana, mengatakan kepolisian menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat, namun tetap mengimbau agar aksi berlangsung tertib.
“Kami siap mengamankan. Silakan menyampaikan pendapat, tapi mohon tetap damai dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat,” ujarnya.
Aksi BEM UI hari ini menjadi bagian dari gelombang penolakan berbagai elemen terhadap RUU KUHAP. Para mahasiswa berkomitmen terus mengawal proses legislasi agar undang-undang yang lahir benar-benar berpihak pada kepentingan publik.
